Problematika Wujudul Hilal dan Kesatuan Wilāyatul Ḥukmi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Abstract

Penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan ibadah utama dalam Islam, seperti puasa dan hari raya. Perbedaan metode dalam menentukan awal bulan tersebut telah melahirkan diskursus panjang di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim, terutama antara pendekatan rukyat (observasi hilal) dan hisab (perhitungan astronomis). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan teologis, historis, dan ilmiah penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah menurut perspektif Muhammadiyah, dengan fokus pada penerapan kriteria Wujudul Hilal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan analisis normatif terhadap sumber-sumber Al-Qur’an, hadis, literatur ushul fikih, serta kajian astronomi (ilmu falak). Hasil kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah memandang rukyat bukan sebagai kewajiban esensial dalam ibadah, melainkan sebagai salah satu sarana teknis untuk mengetahui masuknya bulan baru. Seiring dengan kemajuan ilmu astronomi yang mampu memberikan tingkat akurasi sangat tinggi dalam menentukan posisi benda langit, metode hisab dinilai lebih mampu memberikan kepastian dalam sistem penanggalan Hijriah. Kriteria Wujudul Hilal yang digunakan Muhammadiyah menetapkan bahwa awal bulan kamariah dimulai apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam dan pada saat matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk. Dalam implementasinya di Indonesia, Muhammadiyah menerapkan prinsip Wilāyatul Ḥukmi sehingga hasil penetapan awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara dalil normatif keagamaan dan perkembangan ilmu astronomi dalam membangun sistem kalender Hijriah yang lebih pasti, sistematis, dan konsisten.

kalender Hijriah, hisab, rukyat, Wujudul Hilal, Muhammadiyah, ilmu falak.