ULIL AMRI DALAM LITERATUR TAFSIR NUSANTARA: Analisis Kontekstual tentang Ketaatan kepada Pemerintah

Abstract

Polemik seputar perbedaan penetapan hari raya Islam antara Persyarikatan Muhammadiyah dan Pemerintah Republik Indonesia kerap memunculkan sentimen dan tudingan ketidaktaatan terhadap ulil amri, sebagaimana perintah yang termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 59. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penafsiran konsep ulil amri di dalam literatur tafsir Nusantara dan mengkontekstualisasikan maknanya pada realitas kehidupan berbangsa di Indonesia era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah enam literatur rujukan utama: Tafsir Kemenag, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Azhar, Al-Furqan, Tafsir Qur'an Karim, dan Tafsir Qur'an. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun para mufasir Nusantara secara umum menerjemahkan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan, mereka memberikan cakupan perluasan makna yang sangat dinamis. Dalam konteks keindonesiaan, entitas ulil amri tidak terbatas pada aparatur pemerintah formal (legislatif, eksekutif, yudikatif), melainkan juga mencakup para ahli, ulama, dan kelembagaan fatwa independen. Oleh karena itu, kajian ini menyimpulkan bahwa otoritas ulil amri di Indonesia tidak bersifat tunggal. Perbedaan ijtihad dalam penentuan hari raya tidak dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan terhadap ulil amri, terlebih otoritas pemerintah sendiri secara terbuka memberikan ruang dan toleransi atas perbedaan pedoman tersebut.

Kata kunci: tafsir nusantara, ulil amri , Muhammadiyah, kontekstualisasi tafsir, otoritas keagamaan.